Trend Persekusi di Zaman Millenial

Penulis : Endang Kurniawan | Rabu, 17 Oktober 2018 - 22:46:58 WIB
persekusi; millenial; hukum dan keadilan; demokrasi;Persekusi era millenial

Mojokerto - Persekusi menjadi alat membungkam demokrasi, persekusi menjadi alat pembenaran bagi sebagian pihak untuk mencapai tujuannya.

Banyak kasus persekusi dizaman millenial ini semakin tumbuh. Beragam kejadian penolakan hingga pembubaran pengajian yang dilakukan oleh Oknum ormas tertentu setelah pengesahan UU Ormas.

“Persekusi.” kata yang sekarang menjadi trend setelah adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap dr. Fiera Lovita di Solok Sumatra Barat dan Mario (15 tahun) di Jakarta atas pendapat yang mereka kemukakan di sosial media. Kemudian kelompok tersebut di media diindentisikasi sebagai anggota Front Pembela Islam (FPI).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persekusi berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Kemudian dalam instrumen hukum Internasional kata persekusi ditemukan dalam Statuta Roma yang berarti “the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity.

Dalam perkembanganya kemudian penggunaan kata persekusi dipermasalahan karena dipandang tidak tepat karena penggunaan kata tersebut sangat berlebihan. Apapun istilah yang dipergunakan, perbuatan yang disebut “persekusi” tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan intimidasi yang dilakukan secara sistematis.

Suatu hal yang menjadi catatan adalah perbuatan ini marak dilakukan pasca Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan yang memidana terdakwa Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dalam perkara yang dikenal sebagai penodaan atau penistaan agama Islam sehingga disebut sebagai Ahok efek. Memang pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tensi politik tidak juga menurun dan ada kecenderungan kelompok yang bertentangan dengan Ahok untuk “menghukum” orang-orang yang dipandang melakukan perbuatan yang dipandang serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ahok.

Bentuk serupa dengan persekusi namun dengan cara halus dilakukan oleh kelompok yang bertentangan dengan FPI. Ketika ada pendapat dari pengguna sosial media yang menggunakan kata-kata kasar dan agresif yang menyinggung kelompok yang berlawanan maupun tokoh tertentu, maka akan dicapture dan kemudian akan diviralkan ke sosial media untuk menitimbulkan reaksi dari pengguna sosial media lainnya. Hal ini menimpa Manajer Business Inteligent & Reporting PT Indosat Ooredoo, Tbk Riko M Ferajab yang mengkritik tindakan aparat penegak hukum yang melakukan kriminalisasi Imam Besar FBI Habib Rizieq Shihab sehingga menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai rezim paling busuk dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut mengundang perhatian pengguna sosial media lainnya dan timbul #boikotindosat di sosial media. Hal ini kemudian mengundang reaksi dari pimpinan PT Indosat, Tbk yang kemudian memberhentikan karyawannya tersebut.

Ulama menjadi sasaran persekusi di era millenial ini. Banyak sudah ulama menjadi korban, dari KH. Dzulkarnain, Felix Siaw, dan yang terbaru Habib Bahar di Manado. Sebagaimana yang dikatakan oleh legislator senayan, “Yang larang pengajian itu tidak mengerti sejarah Indonesia” tegas legislator dari Partai Gerindra tersebut dalam Reuni Alumni 212 di Monas, Sabtu (2/12). Ia menyayangkan tindakan pembubaran pengajian karena merupakan tanda intoleransi.

Fadli turut mengingatkan kepada peserta, bahwa Indonesia bisa merdeka karena peran besar ulama dan umat Islam. “Umat Islam punya saham terbesar di Indonesia” imbuh Fadli berapi api. Massa langsung berteriak takbir menyambut ucapan Fadli tersebut.

Sebelumnya, Ustadz Bahtiar Natsir dan Ustadz Felix Siauw pernah mengalami ancaman pembubaran pengajian oleh Banser NU dan GP Anshor. Bahkan pelaku dengan bangga mengunggah foto di akun media sosialnya ketika bersiap membubarkan pengajian.

Ahli hukum Prof Romli Atmasasmita turut mengecam tindakan ini dalam salah satu tweetnya.dan mempersilakan bila ada pihak yang ingin menuntut ormas yang membubarkan pengajian.

Bentuk-bentuk perbuatan tersebut merupakan bentuk ketidak percayaan masyarakat kepada hukum dan Hotline Serviceperadilan di Indonesia. Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik, akan tetapi kebebasan tersebut bersifat terbatas. Artinya dalam menyampaikan pendapat tersebut harus dengan memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada termasuk dengan tidak menyinggung pendapat orang lain dan bukan suatu hujaran kebencian. Apabila dilanggar maka ada mekanisme hukum perdata dan hukum pidana yang dapat ditempuh. Memang proses hukum baik perdata maupun pidana memakan waktu yang tidak singkat. Jika melihat dari kedua bentuk fenomena “persekusi” tersebut maka terlihat bahwa jalur hukum bukan jalan yang sengaja ditempuh karena tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memenuhi kepuasan, menghukum dan memberikan efek jera dengan cara menteror dan mengintimidasi. Ketidakpercayaan terhadap hukum dan pengadilan ini tentu akan merusak demokrasi.

Pada akhirnya tentu kedua bentuk “persekusi” ini harus dihentikan. Tentu menindak dan memproses hukum para pelaku persekusi yang melanggar hukum perlu dilakukan untuk menegakan hukum dan menjadi pelajaran agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi. Akan tetapi penindakan hukum bukan solusi utama harus didukung dengan upaya non hukum lainnya. Sayangnya upaya non hukum ini yang menjadi Pekerjaan Rumah besar yang masih harus dicari formulanya dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Membangun kesadaran berdemokrasi, berbangsa dan bernegara serta toleransi di antara warga negara merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan dengan komitmen semua lembaga negara dan warga negara.

Biarlah tulisan ini akan menjadi rekaman digital bagi penulis, biarlah sejarah mencatat tentang persekusi yang semakin "membabi buta" di era millenial ini. Semoga diberikan hidayah bagi mereka-mereka yang melakukan persekusi yang berlindung dibalik Undang-Undang yang tidak berkeadlian dan tebang pilih. (-EK-)

All is about imagination - Endang Kurniawan
Sumber : https://endangkurniawan.com/article-trend-persekusi-di-zaman-millenial.html