Artikel

Home  »  News  »  Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan POLRI
Rating: 4.0/10 (2 votes cast)

Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan POLRI

Selasa, 14 Juli 2015 - 08:48:03 WIB | Forensik Digital | komentar : (0) | dibaca : 467
Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan POLRI

Dalam artikel sebelumnya yang berjudul Digital Forensic, telah dijelaskan tentang tahapan dalam digital forensic yang salah satunya adalah penyimpanan bukti digital. Dalam kaitannya dengan barang bukti, setiap penyidik bertindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditukan agar para penegak hukum dapat kepastian dalam bertindak sesuai dengan kewenangannya.

Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan sebagaimana tercantum dalam KUHAP mengatur tentang penyitaan pada bagian keempat pada pasal 38 sampai dengan 46, pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Tanggung jawab atas barang bukti menurut peraturan yang berlaku tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Berdasarkan uraian diatas, selain diatur dalam KUHAP, untuk penanganan barang bukti itu diatur juga dalam Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTIDI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Untuk mendapatkan dokumennya dapat mengunduh disini.